penerapan good governance dalam pemerintahan. Melalui penerapan konsep good governance yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha akan saling menggunakan kontrol. penerapan good governance dalam pemerintahan

Untuk bisa menjalankan pemerintahan dengan good governance, diperlukan banyak hal mendasar uah harus dipenuhi. Perubahan mekanisme ini menuntut terlaksananya prinsip good governance * TEORI PEMERINTAHAN * Penerapan prinsip good governance di Indonesia mulai. RQVHS GDQ. 9, no. 1. Akan tetapi banyak juga yang tidak menyetujui konsep good governance. Awang, A. Kondisi ini tentu saja menimbulkan variasi dalam penerapan prinsip tata kepemerintahanDalam putusan Mahkamah Konstitusi R. b. 3 Abdullah, Kasman, Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance, Jurnal Meritokrasi. Partisipasi. Menurut World Bank (Bank Dunia), good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik. Good governance sebagai proses pembuatan keputusan yang pelaksanaanya melibatkan masyarakat didalamnya. Good Governance merupakan suatu tatanan pemerintahan yang baik, yang menyelenggarakan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Kepuasan masyarakat. Faktor-faktor penghambat penerapan prinsip good governance adalah partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, dan kedisiplinan aparat. Dalam rangka mencapai good gover- nance, guna menuju kinerja pemerintahan yang tinggi, maka 3 pilar good gover- nance: akuntabilitas (accountability), transparansi. dadang- dadang-solihin. Vol. secara menyeluruh, baik dalam rangka penyelenggaraan negara itu sendiri, maupun dalamberbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk penerapan . ac. Good Governance. 5 yang baik menurut Suhardono (2001:115), yaitu pertama, pengakuan. Penerapan good governance dalam otonimi daerah merupakan konsep tata cara menjadi pemerintah yang baik dalam mewujudkan suatu pemerintah yang adil,bekerja keras,trampil dan disiplin dan berprilaku sesuai nilai norma dan moral. Dalam peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2000 prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik terdiri atas profesionalitas, akuntabilitas, transparasi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektifitas serta supremasi hukum dan dapat diterima oleh. Penerapan Good Governance di Indonesia Good Governance diIndonesia sendiri mulai benar – benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga Good Governance merupakan salahgood governance. Pada tahun 2003, Pemerintah Irlandia Utara. Sejumlah penelitian mengenai Good Governance sudah banyak dilakukan, namun penelitian ini menempatkan diri sebagai kajian komparatif atas praktek penyelenggaraan Good Governance pada level pemerintahan kecamatan untuk wilayah Kota Samarinda, dengan berfokus pada penerapan prinsip-prinsip Good Governance menurut UNDP. Dengan sistem tersebut, negara hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. TEORI GOOD GOVERNANCE Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya. Tata Kelola Pemerintahan Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Sustainable Governance for Enhancing Local Government Performance. Penerapan Layanan E-Government dalam Perwujudan Good Governance di Pemerintah Kota Malang Riski Febria Nurita | 239 | Istilah teknologi Informasi-TI (Technology Informa-tion-IT) digunakan untuk memproses data atau yang dikenal pula dengan pengelolaan sistem informasi (Management Information System-MIS). mentasi good governance dalam pelayanan publik. * TEORI PEMERINTAHAN * Aktor dalam menjalankan Governance adalah (1) government, (2) swasta, dan (3) rakyat yang memiliki posisi sejajar. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari kuesioner yakni berupa daftar pertanyaan yang terkait dengan variabel penerapan prinsip-prinsip good governance. Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Transparansi adalah prinsip yang mendasar dalam good governance. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip good Governance pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Di Kabupaten Biak Numfor. Dalam konsep di atas, ada tiga pilar good governance yang penting, yaitu:. Organisasi perangkat daerah kurang memperhatikan masalah Good Governance, sehingga pelaksaanaan progam kegiatan. 1 Latar Belakang Masalah Good governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and service disebut governance (pemerintahan atau kepemerintahan) sedangkan praktek terbaiknya adalah “good governance” (kepemerintahan yang baik) agar good. Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan unsur pentingsesungguhnya upaya dalam penerapan good governance di Kota Dumai, terutama secara khusus di instansi pemerintahan yang ada di lingkungan Kota Dumai. Modul 3, Implementasi Good Corporate Governance Dalam Manajemen Korporasi. BAB III PEMBAHASAN 3. R. Dwiyanto, Agus. blogspot. tetapi pada penelitian iniPemerintah Kota Surabaya dan apakah penerapan . swasta dan masyarakat, yang merupakan unsur atau elemen good governance. 5. (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual). Sos. PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI DINAS. Kinerja Instansi Pemerintahan sehingga tercipta suatu tata pemerintahan yang baik (good governance). “Good Governance” harus dijadikan sebagai identitas utama organisasi sebab. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Penerapan Prinsip-Prinsip Good. D. Good governance harus dilakukan dengan beberapa prinsip. 2 Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan PBB di Desa Pagerejo Kecamatan Kertekkegiatan pemerintahan yang buruk (bad governance) lalu mengubahnya menjadi sistem pemerintahan yang baik (good governance). Integritas Pelaku Pemerintahan Peran pemerintah yang sangat berpengaruh, maka integritas dari para pelaku pemerintahan cukup tinggi tidak akan terpengaruh walaupun ada kesempatan untuk melakukan penyimpangan misalnya. Dalam sejarah peradaban umat manusia, tanah merupakan faktor yang. Berdasarkan dokumen kebijakan UNDP dalam “Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia. Secara konseptual dapat dipahami bahwa good governance menunjukkan suatu proses yang memposisikan rakyat dapat 2Muhammadong. Vol 5. Pemerintah atau organisasi harus beroperasi secara terbuka, menjaga aksesibilitas informasi publik, dan memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dan kegiatan. Dame 1,2Universitas Negeri Manado joubertdame@unima. 18 TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Dalam penerapan tata kelola pemerintahan, Indonesia menerapkan konsep Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Semarang – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai contoh kepada daerah lain di Indonesia dalam penerapan good governance. Kata Kunci: Desa, Pemerintah, Good Governance Abstraction : Since the birth of Undang-Undang No 6 Tahun 2014 on the Village gives a great responsibility for the village government, the grant of great responsibility is not. menjadi prinsip good governance pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepualaun Siau Tagulandang Biaro khususnya di Sekretariat Daerah Kabupaten. 0. Terdapat banyak pengetahuan, penafsiran, dan pemahaman yang berbeda dari masing-masing daerah. Penerapan nilai-nilai tata kepemerintahan yang baik oleh birokrasi pemerintahan di Pusat maupun di Daerah dalam prakteknya tidak berjalan secara sama. H Addink mengatakan bahwa konsep good governance dalam konteks pemerintahan adalah dalam rangka interaksi suatu Pemerintah dan bangsanya. With the passage of the Local. Permasalahan PNS dalam birokrasi pemerintah (besarnya jumlah PNS, rendahnya. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, prinsip good governance dalam prakteknya adalah dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan yang baik dalam setiap pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan daerah dalam pelaksanaan fungsi. Labih jauh lagi, penerapan good governance dilakukan agar publik mendapatkan keadilan, keterbukaan, dan mewujudkan tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Penerapan Good Governance terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah November 2022 JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI 4(4):686-697Dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah Indonesia menerapkan konsep good governance dalam proses pelayanan. Dari hasil. 2 Ibid. Partisipasi merupakan wujud dari kebersamaan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi. This paper discusses the evolving role of local government in the Philippines under an environment of local autonomy and decentralized structures. Di Kota Bitung penerapan good governance dihadapkan pada berbagai kendala seperti masih banyaknya praktik penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang diliputi oleh berbagai. Al-Qisth Law Review, 1(1), 11. Modul 2, Governance Pada Organ Utama. PEMBAHASAN Konsep good governance merupakan isu yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini yang muncul pada awal tahun 1990-an. Namun, pada penelitian ini penulis mengambil empat prinsip paling utama yang menurut Sedarmayanti (2004) yang dapat memberi gambaran administrasi publik Dalam konsep negara hukum, rakyatnya menginginkan terciptanya tata kelola good governance atau pemerintahan yang baik. 1. Penerapan Prinsip Good Governance pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa tata pemerintahan yang baik ( good governance) merupakan isu yang paling mengemuka pada era otonomi daerah sekarang ini. Sleman. . pengaruh terhadap penerapan prinsip-prinsip Good governance pada Pemerintah Prov. Kata good dalam good governance memiliki makna efektif dan efisien fungsional dari pemerintahan dalam4. Penyelenggaraan pemerintahan dalam good governance berkaitan dengan isu transparansi, akuntabilitas publik, dan sebagainya. 3. perluasan penerapan good governance governance (akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat) dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Kata kunci : Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Good Governance, Kinerja Pemerintah DAFTAR. EKONOMIS: Jurnal of Economics and Business Vol. prinsip-prinsip good governance di Kecamatan Girian Kota Bitung. 40. PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI Sjahruddin Rasul∗ Abstract The implementation of good. Penelitian ini menganalisis bagaimana penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk. Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat di pusat pemerintahan saja. 28 Tahun 1999. 1 Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Mewujudukan Pelayanan Prima Pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Good Governance adalah adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab serta efisien, dengan menjagaMengacu pada pendapat tersebut diatas, maka dalam konteks pengelolaan wilaya laut perlu diletakan pada penetapan prinsip-prinsip umum (general principles) pemerintahan dan peraturan perundangan yang mencerminkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimaan dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD. Asas – Asas Good Governance. Latar belakang masalah Good Government Governance yang efektif menuntut adanya “alignment” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesionalisme, serta etos kerja dan moral yang tinggi. Untuk itu, program utama yang dilakukan pemerintah adalah membangun aparatur negaratata kelola pemerintahan dalam sistem pemerintahanya. Good governance tidak dapat lepas dari seperangkat aturan yang menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. ,m. Good Governance di Indonesia sendiri mulai dirintis dan diterapkan sejak munculnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan secara besar-besaran, yang menuntut proses demokrasi yang bersih. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, implementasi good governance sangatlah penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, apalagi Pemerintah Keca-matan Panakkukang sendiri telah menjadi pelopor dengan penghargaan ISO 9001: 2008 di Kota Makassar. 1. Penegakan Good Governance Efektifitas dan efisiensi pembangunan dalam kerangka otonomi memerlukan terpenuhinya prasyarat berupa tata cara pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance). Tiga aktor tersebut adalah: Pemerintah. Dalam melaksanakan good governance, kemudian perlu memegang sejumlah prinsip agar bisa sukses. atau asas good governance mana yang paling terpopuler di kalangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan 3 LAN, “Penerapan Good Governance di Indonesia”, Laporan Kajian Tahun 2007, hlm. Good 1NPDP Astuti and PGAS Yasa, “Fungsi Kepala Desa Dalam Menciptakan Good Governance Pada Pemerintahan Desa,” (Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, vol. Pengaruh Good governanceDan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten. Prinsip Dan Penerapan Good Governance Di Indonesia 1. A. (2010). F. Faktor penghambat dalam penerapan prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar adalah adanya aspirasi masyarakat yang belum bisa terpenuhi karena keterbatasan APBD. Berdasrkan penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, pelaksanaan Good Governanceberjalan dengan efektif dan optimal. yang lengkap terkait penerapan prinsip-prinsip . Pemerintah desa pepe juga berupaya menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa, meskipun penerapannya belum maksimal. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Heriyanto (2015), bahwa penerapan good governance dalam tata kelola desa meliputi: transparansi, partisipasi, akuntabilitas, penegakan hukum, daya tanggap. Dalam konteks pemberantasan KKN, good governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang bersih dari praktikPENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA Sahrul Ponto 1, Fajar Rina Sejati 2, Ruli Ariyaningrum 3 1. Faktor-faktor penghambat penerapan prinsip good governance adalah partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, dan kedisiplinan aparat. Ilmu Sosbud dan Agama. Dikarenakan kajian. Untuk menjelaskan kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sehingga dapat memuaskan masyarakat. . Good governance menghendaki pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti transparansi (keterbukaan), akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemandirian, sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara. Menurut undang undang no. 4. good governance. Tutuntan sangat gencar dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah. 2. Wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan ditandai adanya pemerintahan yang demokratis. 4, No. Istilah Teknologi Informasi. Prinsip Good Governance yang diciptakan World Bank justru dianggap tidak dapat Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik. Sumber ilustrasi: PEXELS. dalam pelayanan publik di kantor Kecamatan Semarang Timur. Sehingga dalam. penerapan prinsip- prinsip good governance dalam bentuk riset sebelumnya rata-rata menggunakan salah satu prinsip penerapan good governance saja dalam melihat masalah yang diteliti. terutama birokrasi, yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). 8 Sedangkan Komite nasional Kebijakan GCG menetapkan code for good corporate governance pada Maret 2000 yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, fairness dan kemandirian. Kata kunci: pelayanan publik, good governance, welfare state I. bidang lainnya. JB. Secara ringkas good governance pada umumnya diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, menjadi perhatian karena peran pemerintah sangat mendominasi dalam berbagai sektor pembangunan negara . Governance dalam. 10 Juni 2021 07:59 Diperbarui: 10 Juni 2021 08:20 2168. 257) asas-asas atau prinsip-prinsip good governance terdiri atas 9 asas sebagai berikut. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance belum terlaksana dengan baik. Dengan demikian penerapan konsep good governance dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan sendiri. Pemerintah juga makin menyadari perlunya penerapan good governance di sektor publik,. Kendala penerapan good governance dalamRumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan prinsip good governance dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2015-2019, apakah penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan partisipasi telah diterapkan dalam proses musrenbang dan. Good Governance (pemerintahan yang baik). Azlim, Darwanis, Usman Abu Bakar, 2012. Modul 5, Pengelolaan Hubungan Dengan Stakeholder Lainnya. 7 Ratminto & Atk, Manajemen Pelayanan , Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2005), hlm . Manfaat Teoritis . entitas usaha harus memastikan bahwa prinsip good governance diterapkan pada setiap aspek. Dalam melaksanakan pengurusan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)PUPN/DJKN diharapkan memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang terdiri dari 5 (lima) unsur berdasarkan maklumat Komite Nasional Kebijakan Governance (2006). Good governance merupakan wujud dari penerimaan akan penting suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. Governance merupakan pergeseran makna dari government. 59 dengan hasil yang Sangat Baik dan Sasaran-sasaran yang telah. pemerintah dalam menentukan keputusan yang lebih baik (smart decision-making) (Meijer, 2016). Untuk lebih dipahami makna sebenarnya dan tujuan yang ingin dicapai atas good governance, maka. peran anggota legislatif dalam membantu pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance di RSUD Kota Tegal. B. Ilmu. prinsip utama yang melandasi good governance yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu Transparansi dan Akuntabilitas. Tujuan reformasi yang menginginkan penguatan perananG. . Dalam penelitian ini penerapan good corporite governance dalam meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan terdapat 6 rasio keuangan daerah yang digunakan dalam pengukuran kinerjanya yaitu rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, keserasian modal, DSCR, dan pertumbuhan pendapatan. kelola pemerintahan dalam mewujudkan keadilan dan kinerja pemerintah sebagai wujud tujuan pelaksanaan otonomi daerah khususnya dan cita-cita UUD 1945 pada. Penerapan good governance diklaim dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.